Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Nasional
DOI:
https://doi.org/10.31004/edp.v3i4.315Keywords:
Pencurian dengan Pemberatan, Prinsip Proporsionalitas, Pemidanaan, KUHP Nasional, Kebijakan Hukum PidanaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum pidana, teori pemidanaan, dan kajian mengenai prinsip proporsionalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan preskriptif untuk menguraikan konstruksi normatif delik serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas melalui diferensiasi ancaman pidana berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan, namun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa disparitas pemidanaan dan potensi overpenalization. Prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan hak terdakwa. Oleh karena itu diperlukan penguatan pedoman pemidanaan, penegasan parameter normatif, serta integrasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan efektivitas pemidanaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem pemidanaan yang lebih adil dan proporsional.
References
Algifari, A., Hutauruk, A., Sinambela, H., & Sanjaya, S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia: Tinjauan Perspektif Kausalitas Dan Pemindaan. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 6(04), 91–105.
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. Jurnal Fundamental Justice, 7(1), 41–62.
Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. Jurnal Hukum Ekualitas, 1(1), 57–69.
Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. Ameena Journal, 2(4), 425–436.
Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2), 746–754.
Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. Jurnal Selat, 7(2), 199–222.
Manao, T. D., & Rosadi, O. (2026). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Ekasakti Legal Science Journal, 3(1), 65–72.
Manuputty, G. I., Supusepa, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana. Journal of Business, Social and Technology, 7(2), 331–348.
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71.
Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Judge: Jurnal Hukum, 6(01), 132–144.
Rasiwan, I. (2026). Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma dan Asas Keseimbangan. AMU Press, 1–292.
Sari, N. P., Widyoza, M. A., Wulandari, Y. M., & Zahara, T. (2026). Reorientasi Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi Antara Pendekatan Retributif Dan Restoratif. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(3), 649–653.
Septiani, M., Oktaviana, S., Nurhasanah, S., MR, Y. A., & Ariani, N. D. (2026). Diskresi Hakim sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Substantif dalam Sengketa Merek Golden Valley: Studi Putusan Nomor 501 K/Pdt. Sus-HKI/2023. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 6502–6512.
Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 266–278.
Sujana, I. G., & Santika, I. G. N. (2026). Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 4(1), 31–41.
Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusandi pengadilan untuk menghindari onvoldoende gemotiveerd. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 482–496.
Suparno, E. W., Hadianto, A., & Hutasoit, I. (2026). Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Publik. Jurnal USM Law Review, 9(1), 341–360.
Syahrul, L. M. (2025). Analisis Hukum Pertangung Jawaban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Exploratory Dynamic Problems

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










