Pembuktian Sikap Batin (Mens Rea) Penyedia Rekening Penampung (Mule Account) Dalam Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Teori Kesengajaan Bersyarat (Dolus Eventualis)
DOI:
https://doi.org/10.31004/edp.v3i4.536Keywords:
rekening penampung, penipuan online, dolus eventualis, mens rea, KUHP Nasional, penyertaan.Abstract
Rekening penampung (mule account) menjadi simpul penting dalam penipuan daring, karena dana korban sering berhenti pada nama pemilik rekening yang tidak berperan dalam tipu muslihat. Artikel ini menganalisis bagaimana sikap batin penyedia rekening penampung dibuktikan dalam tindak pidana penipuan daring berdasarkan teori kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, tulisan ini memetakan empat jalur yang relevan, yakni turut serta melakukan (Pasal 20), pembantuan (Pasal 21), tindak pidana pencucian uang (Pasal 607 ayat (1) huruf c), dan penadahan (Pasal 591), yang masing-masing memakai standar sikap batin berbeda. Kajian ini menunjukkan bahwa Pasal 36 KUHP Nasional menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan sehingga dolus eventualis harus dibuktikan melalui kesadaran akan kemungkinan akibat dan penerimaan atas kemungkinan itu, bukan sekadar patut menduga. Perbedaan standar antarjalur juga menimbulkan risiko disparitas ancaman pidana. Artikel ini merekomendasikan konsistensi pemilihan jalur, penggunaan indikator objektif, dan kejelasan rumusan undang-undang.
References
Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba. Pandecta: Research Law Journal, 7(2), 215–228. https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388
Alias, N. Z. I., Abdul Rahman, N. A., Kamaruddin, A., Mohd Kamal, N., & Wan Afandi, W. N. H. (2025). Antecedents of complying to fraudulent activities based on perspectives of money mule. In Proceedings of the 9th International Conference on Communication and Media (i-COME 24) (pp. 123–133). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-756-4_13
Asharyadi, M. R. P., & Heniarti, D. D. (2025). Penerapan doktrin dollus eventualis terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian. Bandung Conference Series: Law Studies, 5(1), 443–448. https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16182
Ashworth, A., & Horder, J. (2013). Principles of criminal law (7th ed.). Oxford University Press.
Asmarudin, I. (2022). Struggle of legal positivism versus progressive thoughts in the formal tests of the Job Creation Act (Legal development through hermeneutics). Jurnal Dinamika Hukum, 22(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3178
Garnasih, Y. (2017). Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia. Rajawali Pers.
Hendriana, D. Y. (2026, 6 Februari). Dolus eventualis pasca KUHP 2023: Batas kesengajaan dan kealpaan berat. MARINews Mahkamah Agung RI. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dolus-eventualis-pasca-kuhp-2023-0Q1
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
Huda, C. (2011). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kencana Prenada Media Group.
Humas PN Kota Agung. (2026, 21 Mei). Mens rea sebagai penentu, PN Kota Agung jatuhkan vonis bebas kasus penadahan. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/mens-rea-sebagai-penentu-pn-kota-agung-jatuhkan-vonis-bebas-kasus-penadahan
Leukfeldt, R., & Kleemans, E. (2020). Cybercrime, money mules and situational crime prevention: Recruitment, motives and involvement mechanisms. In S. Hufnagel & A. Moiseienko (Eds.), Criminal networks and law enforcement: Global perspectives on illegal enterprise. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351176194-5
Malik, R. F., & Kusumah, H. A. (2026). Batas kesengajaan dalam ruang digital: Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana penyebar hoaks yang tidak mengetahui kebohongan informasinya menurut UU ITE. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 6(5), 3548–3556. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
MARINews Mahkamah Agung RI. (t.t.). Inkonsistensi ajaran dualistis dalam KUHP Nasional. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/inkonsistensi-ajaran-dualistis-dalam-kuhp-nasional-0BA
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Maulana, F. P., & Elvany, A. I. (t.t.). Kebijakan formulatif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Studi perbandingan Indonesia dan Singapura). Prosiding Seminar Hukum Aktual. Universitas Islam Indonesia. https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/45877/19286/158551
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Nazori, I., Rusli, T., & Seftiniara, I. N. (2023). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan hasil penipuan dengan memanipulasi akun pada Facebook (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Humani, 13(1), 64–76. https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6453
Nur, F. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus social engineering. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 342–355. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19372
Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 6 Juli). OJK ingatkan bahaya scam yang semakin meluas, PBB apresiasi peran OJK dalam penanganan scam (Siaran Pers SP 127/OJK/DKPU/VII/2026). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Seminar-Anti-Scam-OJK-UNODC-2026/SP%20127%20OJK%20Ingatkan%20Bahaya%20Scam%20yang%20Semakin%20Meluas%2c%20%20PBB%20Apresiasi%20Peran%20OJK%20dalam%20Penanganan%20Scam.pdf
Penal Code Malaysia (Act 574). (2024). Penal Code (Amendment) Act 2024, seksyen 424A–424D.
Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2022). Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk [dibaca melalui kajian sekunder Nazori et al., 2023].
Putro, S. H. D., Lathif, N., Wijaya, M. M., & Prihatini, L. (2024). Analisis tindak pidana pencucian uang pasif dalam undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PALAR (Pakuan Law Review), 10(3), 28–39. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/10419
Rahman, M. R. A. (t.t.). Online scammers and their mules in Malaysia. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (JUUM). https://ejournals.ukm.my/juum/article/view/39507
Raza, M. S., Zhan, Q., & Rubab, S. (2020). Role of money mules in money laundering and financial crimes: A discussion through case studies. Journal of Financial Crime, 27(3), 911–931. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2020-0028
Remmelink, J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme (Cet. ke-2). Pustaka Utama Grafiti.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu
von Kaenel, F. (1993). Willful blindness: A permissible substitute for actual knowledge under the Money Laundering Control Act? Washington University Law Review, 71(4). https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol71/iss4/17
Wafa, M. C. (2025). Sinkronisasi delik tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 [Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. https://eprints.untirta.ac.id/51404/
Wildasari, F. (2026). Implikasi teoretis reformulasi Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU ke dalam Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/32301/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Exploratory Dynamic Problems
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
