Penegakan Hukum terhadap New Psychoactive Substances (NPS) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap New Psychoactive Substances (NPS) dalam perspektif hukum positif Indonesia. NPS adalah zat psikoaktif baru yang dirancang meniru efek narkotika konvensional dengan mengubah sedikit struktur kimianya, sehingga sering belum tercantum dalam lampiran penggolongan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penindakan terhadap NPS terbagi ke dalam dua rezim, yaitu rezim narkotika untuk zat yang sudah terdaftar dan rezim kesehatan untuk zat yang belum terdaftar, dengan ancaman pidana yang berbeda. Asas legalitas, khususnya larangan analogi dan larangan berlaku surut, membatasi penindakan atas zat yang belum tercantum pada saat perbuatan dilakukan. Hambatan penegakan hukum muncul dari substansi hukum, kapasitas aparat, sarana pembuktian laboratorium, perilaku pengguna, dan budaya hukum. Artikel ini merekomendasikan kombinasi daftar zat dengan definisi yang terukur, percepatan penggolongan, penguatan sistem peringatan dini lintas lembaga, dan pedoman pembuktian kandungan zat dalam produk vape.