Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Manipulasi Bukti Pembayaran Qris

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan melalui manipulasi bukti pembayaran QRIS dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp. Permasalahan berangkat dari penggunaan tangkapan layar aplikasi perbankan yang diperlihatkan seolah-olah sebagai bukti pembayaran berhasil, padahal transaksi belum diselesaikan dan dana tidak diterima penjual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa ketentuan pidana yang relevan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal tentang penipuan, tipu muslihat, dan transaksi QRIS. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menguji hubungan antara fakta yang dinilai hakim dan setiap unsur Pasal 378 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tangkapan layar yang dipotong, disertai pernyataan bahwa pembayaran telah berhasil dan diikuti penyerahan barang secara berulang, dipertimbangkan hakim sebagai rangkaian tindakan yang menyesatkan. Kesimpulan tersebut dapat dipertahankan sepanjang terdapat hubungan kausal antara tampilan yang diperlihatkan dan keputusan penjual menyerahkan barang, serta maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat ditarik dari keseluruhan keadaan perkara. Penelitian ini menegaskan bahwa tidak diterimanya dana tidak otomatis membentuk penipuan; kualifikasi pidana ditentukan oleh cara, maksud, dan akibat perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.