Pelaksanaan Fungsi Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mengelola Aset Tanah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola aset tanah di wilayah Tanah Bajadex Kelapa Lima Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAD Provinsi NTT telah berupaya merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan serta pengamanan aset tanah sesuai siklus Barang Milik Daerah (BMD). Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum belum optimal akibat beberapa faktor penghambat utama, yaitu: (1) keterbatasan jumlah dan beban kerja Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur; (2) klaim kepemilikan dan okupasi lahan oleh sekitar 175 kepala keluarga (masyarakat); serta (3) belum tuntasnya penyelesaian dokumen legalitas formal berupa sertifikat hak atas tanah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, percepatan sertifikasi melalui sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta penempuhan jalur musyawarah persuasif maupun penegakan hukum secara terpadu.