Modernisasi Perpajakan: Evaluasi Coretax Djp Dalam Reformasi Administrasi Publik
DOI:
https://doi.org/10.31004/edp.v3i4.341Keywords:
Coretax DJP, Reformasi Administrasi Publik, Transformasi Digital, Efisiensi Administrasi, Kepatuhan Wajib PajakAbstract
Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya reformasi administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan Coretax DJP sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Coretax DJP dalam reformasi administrasi publik, mengevaluasi efisiensi yang ditawarkan, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menganalisis implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (literature review). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, regulasi, dan publikasi resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax DJP memiliki potensi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui integrasi data, otomatisasi proses bisnis, dan transparansi pencatatan. Sistem ini juga mendukung modernisasi pelayanan publik melalui penyederhanaan proses administrasi dan pengurangan kesalahan manual. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur digital, antarmuka yang rumit, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta risiko keamanan dan privasi data. Kendala tersebut berpotensi menghambat ketepatan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dan memengaruhi kepercayaan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Coretax DJP tidak hanya ditentukan oleh integrasi teknologi, tetapi juga oleh stabilitas sistem, kesiapan kelembagaan, perlindungan data, dan pendampingan pengguna secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan diperlukan agar tujuan reformasi administrasi perpajakan dapat tercapai secara optimal.
References
Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Jurnal Serina Abdimas, 3(2), 652–662. https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252
Dharmanu, I. P. (2017). Modernisasi dan Inovasi dalam Pelayanan Publik Melalui E-Government di Kota Denpasar. Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora, 7(2), 93-108.
Erstiawan, M. S. (2025). Modernisasi perpajakan Indonesia dengan aplikasi Coretax: Perspektif content analysis. Majalah Ekonomi, 30(1), 1–17. https://jurnal.unipasby.ac.id/majalah_ekonomi/article/view/10168
Gupta, S., Keen, M., Shah, A., & Verdier, G. (Eds.). (2017). Digital revolutions in public finance. International Monetary Fund.
Hadi, I. A. F., & Kirana, R. T. (2026). Coretax Djp 2026: Peluang, Tantangan, Dan Implikasinya Terhadap Akuntansi Perpajakan. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(4).
Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(1), 16-29.
Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), Article 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 1281–1287. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668
OECD. (2020). Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration. OECD Publishing.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity (4th ed.). Oxford University Press.
Presiden Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi sistem perpajakan di era digital: Tantangan, inovasi, dan kebijakan adaptif. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(4), 340-348.
Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis implementasi Coretax DJP dan implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Journal of Accounting, Auditing and Taxation, 1(1).
Website Resmi DJP: https://www.pajak.go.id/id
Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., ... & Agusman, Y. (2023). Reformasi Administrasi Publik. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 85-105.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Exploratory Dynamic Problems

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










