Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk anak yang berstatus sebagai anak binaan di lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, anak binaan masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendamping, dan akses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka selama menjalani masa pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian merupakan penelitian kualitatif empiris, dengan mengacu pada teori hukum Soerjono Soekanto yang membahas kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan pelaksanaannya di lapangan (das sein). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap anak binaan, orang tua, pendamping anak, dan pegawai lapas, serta observasi dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi secara normatif  telah mengacu pada ketentuan yang berlaku,mun pelaksanaannya (das sein) belum sepenuhnya sejalan dengan norman hukum yang seharusnya (das sollen), yang terlihat dari kapasitas blok untuk anak, serta anak yang masih digabungkan dengan narapidana dewasa dalam fasilitas yang sama. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum meliputi kendala internal berupa ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kalabahi, keterbatasan fasilitas dan anggaran, minimnya petugas terlatih di bidang psikologi anak, serta terputusnya keterlibatan keluarga, dan kendala eksternal berupa lemahnya koordinasi antarinstansi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi anak pascapembinaan.