Politik Tata Kelola Pemerintah Dalam Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari Kabupaten Banyuasin

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB di Jalan Tanjung Sari, Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait peran aktor, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan dampak ekonomi pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIB melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat. Tata kelola pembangunan telah berjalan melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antarpihak, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Pembangunan memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan aktivitas perdagangan dan kesempatan kerja sementara. Namun, terdapat pula dampak negatif berupa perubahan penggunaan lahan, berkurangnya sumber pendapatan masyarakat, serta gangguan lingkungan. Masyarakat terdampak juga tidak memperoleh kompensasi resmi dari pemerintah, meskipun terdapat bantuan dari pihak pemasok atau pemborong. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif agar pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.